Home / Opini Desa / BPD Harus Jadi Penyeimbang Kepala Desa

BPD Harus Jadi Penyeimbang Kepala Desa

Dewan Pengurus Daerah(DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. (Abpednas) Prov.Sumatera Selatan. Mengingat Kan Kepada Pemerintahan Desa Se Prov.Sumsel. Agar Bisa Memahami dan lebih Mengertii lagi. Mengenai Desa,dan Tata kelola Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa
sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya.

Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri.

Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Maka Dari Itu Sebagai Panglima Tertinggi untuk Pembangunan Desa adalah Hasil Musyawarah Desa. Ungkap.
Ketua Abpednas Prov.Sumsel. Junaidi.

ABPEDNAS. : Mengabdi.

ABPEDNAS. : Desaku

ABPEDNAS. : Jaya.

DESA. : Bisa.

MASYARAKAT DESA :Sejahtera.

About masteradmin

Check Also

Peran BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Harus Optimal

Badan permusyawaratan desa di tuntut agar bisa menata kelola desa yang baik, mulai dari perencanaan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *