Home / Opini Desa / Peran BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Harus Optimal

Peran BPD Dalam Mengawasi Dana Desa Harus Optimal

Badan permusyawaratan desa di tuntut agar bisa menata kelola desa yang baik, mulai dari perencanaan, pembangunan di desa, Pelaksanaan pembangunan pemerintahan desa,(pengawasan) dan pertanggung jawaban pemerintahan fesa.

Desa bisa membangun dan dana desa bisa terserap baik, Berarti BPD sudah bisa bekerja dengan baik. Dan sudah menjalankan regulasi dengan baik,Jika terdapat permasalahan di desa baik masalah mengenai pemerintah desa atau mengenai dana desa yang se olah” dana kepala desa. Berarti pengawasan dari BPD tidak berjalan, atau BPD dan kepala desanya tidak bersinergy, sehingga pembangunan di desa jadi terhambat oleh permasalahan.

Maka dari itu Kami selaku dewan pengurus daerah(DPD) asosiasi badan permusyawaratan desa nasional( ABPEDNAS) prov. Sumatera selatan menghimbau dan mengajak DPC.Abpednas di setiap kab.di prov.sumsel.agar BPD di setiap desa bisa meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan regulasi. dan anggarkan dana untuk peningkatan SDM,BPD,di tahun 2019.

Demi untuk belajar dan agar kita bpd bisa memahami regulasi sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada. Paling Tidak kita bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat desa,agar bisa menata desa, dan mengetahui tata kelola keuangan desa oleh pihak pemerintah desa.

Biar kita bisa mengawasi pemerintah desa sesuai dengan tupoksi BPD. Ujar ketua Abpednas Prov.Sumatera selatan, juga beliau selaku ketua badan permusyawaratan desa,(BPD) Anyar Kecamatan Muara Lakitan Kab.Musi Rawas. Sumatera Selatan.

Desa terus menjadi primadona pasca kelahiran UU No 6 tahun 2014 tentang desa.(gadis belagak)  situasi ini jelas sangat menggembirakan, sebab hingga penghujung kelahiran regulasi itu sebagian besar mata publik masih melihat sebagai isu pinggiran. tak terbantahkan, isu desa mampu menyeruak ke ruang publik akibat redistribusi anggaran negara melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Apalagi ada kenaikan DD di Tahun 2019.ini. So Pasti ADD. juga naik. Tambah melotot mata publik untuk melirik desa. dan melirik pembangunan yang ada di desa.

DD dan ADD mengubah wajah desa semakin seksi. Alokasi DD sebesar 10 prosen dari jumlah transfer anggaran pusat ke daerah. Sementara, ADD ditetapkan sebesar 10 prosen dari pengeluaran belanja kabupaten. Besaran DD dan ADD membuat desa mengelola anggaran cukup besar, jumlahnya bervariasi antara 1-5 milyar rupiah.

Besarnya kue anggaran di desa membuat perhatian publik makin besar ke desa. Di kalangan supradesa, ada yang bersikap pesimis, ada pula yang optimis. Sejauh ini, respon supradesa tak jauh berbeda dengan sikap mereka sebelum adanya UU Desa. Mereka masih membangun hubungan dengan desa dalam nalar kontrol.

Cara pandang supradesa masih didominasi oleh unsur ketakutan dan was-was. Supradesa takut kebangkitan desa menyebabkan pengaruh mereka turun drastis. Akibatnya, mereka membuat regulasi yang membuat desa sekadar mengoperasionalkan anggaran, bahkan,Banyak pihak Instansi di pemerintahan kabupaten dan kecamatan yang terkait bekerja mengenai dana desa,mengatur secara ketat penentuan prioritas belanja, mekanisme pembelanjaan, dan pelaporan.

Sikap desa sendiri cukup terbelah, ada yang berpikir strategis, ada pula yang bersikap aji mumpung atau oportunis. Setiap desa memiliki karakter yang unik, tergantung relasi yang terbangun antara pemerintah, BPD, dan masyarakat.

Desa yang berpikir strategis mempelopori praktik transparansi anggaran. Mereka bekerja keras untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Tak sedikit desa yang membangun akuntabilitas dengan pelaporan pemanfaatan anggaran kepada publik, baik melalui baliho, papan pengumuman, maupun website.

Sebaliknya, sikap aji mumpung dan oportunis juga muncul di desa. Bermodal klain sebagai pemegang hak anggaran, banyak kepala desa yang memperlakukan DD dan ADD layaknya uang mereka sendiri. Prioritas belanja pembangunan dan pemberdayaan ditentukan secara otoriter oleh kepala desa. Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang tersandung kasus hukum karena korupsi dan memperkaya diri.­

About masteradmin

Check Also

BPD Harus Jadi Penyeimbang Kepala Desa

Dewan Pengurus Daerah(DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. (Abpednas) Prov.Sumatera Selatan. Mengingat Kan Kepada Pemerintahan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *