Home / Opini Desa / RAB Dana Desa Bukan Rahasia Negara. Wajib Dipajang di Balai Desa.

RAB Dana Desa Bukan Rahasia Negara. Wajib Dipajang di Balai Desa.

Junaidi, Ketua Abpednas prov.Sumsel.

Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan sebaiknya memajangkan RAB Kegiatan di kantor balai desa yang mana tujuan nya agar semua masyarakat tau apa saja yang di bangun dan apa saja yang akan di belanjakan, berikut harga satuan nya, itu wajib karena dana tersebut untuk masyarakat desa setempat.

Kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebut. dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan.

Apakah para Kepala Desa (Kades) dan elit desa, mampu memangku amanat dan tidak akan terjebak tindakan korupsi sebagaimana dilakukan banyak pejabat negara. Bagaimana desa membangun benteng agar dirinya tak terjerumus tindakan biadab korupsi.

Salah satu cara Kades atau elit desa untuk melakukan tindakan korupsi dana desa yaitu merahasiakan rincian/rencana anggaran belanja (RAB).

Sejujurnya, bukti seorang Kades dalam membangun desanya maka dia wajib memajang RAB tersebut di kantor balai desa yang bertujuan agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan apa saja yang akan dibelanjakan berikut harga satuannya.

Itu wajib dilakukan karena dana desa tersebut untuk masyarakat desa setempat bukan dana Kades atau pemerintahan desa. Mereka sudah digaji untuk bekerja.

Oleh karena itu, bagi semua masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dana desa wajib mengetahui dan mempertanyakan satuan RAB bangunan dana desa karena itu adalah hak masyarakat dan bukan hak Kepala Desa.

Jika Kades atau elit desa tidak mau melakukan hal tersebut di atas maka Kades tersebut dapat dituntut untuk mundur karena tidak mampu menjadi pelayan masyarakat. Apalagi jika terbukti melakukan penyelewengan dana desa, bisa dijebloskan ke penjara.

Masyarakat sekarang harus lebih cermat dan berani melihat persoalan ini. Masyarakat harus berani melihat mana yang menjadi hak Kades, mana yang menjadi hak masyarakat,

Dengan adanya dana desa, ternyata desa mampu membangun infrastruktur desa, secara masif, dengan anggaran dana desa yang terus mengalami peningkatan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk Pembangunan, Desa. Dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

Harapan Kami Dari Dewan Pengurus Daerah DPD, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) prov.sumsel. Bagi desa yang sudah memiliki infrastruktur yang sudah cukup, boleh untuk mengalihkan ke pembangunan pemberdayaan ekonominya dan pemberdayaan masyarakat desanya agar pertumbuhan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat desa juga turut meningkat,” ujar Junaidi, Ketua Abpednas prov.Sumsel.

Kewajiban Kades terhadap dana desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Di Pasal 26 ayat (4) UU Desa Menyebutkan :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 
c. m emegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan  Aset Desa;
d. menetapkan Peraturan Desa;
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
f. membina kehidupan masyarakat Desa;
g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

About masteradmin

Check Also

BPD Harus Jadi Penyeimbang Kepala Desa

Dewan Pengurus Daerah(DPD) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. (Abpednas) Prov.Sumatera Selatan. Mengingat Kan Kepada Pemerintahan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *