Home / Berita Desa / Tiga DPC ABPEDNAS Di Jatim Gelar Bimtek Bersama

Tiga DPC ABPEDNAS Di Jatim Gelar Bimtek Bersama

Bojonegoro — Tiga DPC ABPEDNAS (Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional) , Kabupaten Bojonegoro,Tuban dan Lamongan Provinsi Jawa Timur melakukan bimbingan teknis (bimtek) bersama.

Bimtek tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dalam implementasi peraturan perundang-undangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dilaksanakan di Hotel & Resto Griya MCM Bojonegoro,Minggu (11/04/2021).

Kegiatan tersebut di buka langsung Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Bojonegoro Mahfud Muharam,dan dilanjutkan dengan sambutan secara bergantian yang disampaikan oleh Ketua DPC lainya.
Dalam sambutannya Mahfud menyampaikan tentang perlunya peningkatan kapasitas BPD,”Bimtek secara berkala kita laksanakan, bertujuan agar BPD paham akan tugas pokok dan fungsinya, BPD harus pinter, jangan kalah sama Pemdes dan Kepala Desa,”ungkap Mahfud.

Ketua DPC Abpednas Tuban Sugeng Ariyanto menegaskan, BPD memiliki 3 fungsi secara umum, yaitu; “bersama kepala desa menyusun dan menyepakati rancangan Perdes, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi terhadap kinerja kepala desa Sedangkan untuk tugas, kewenangan, kewajiban BPD merupakan penjelasan dari penjabaran 3 fungsi BPD.

Selain itu, BPD memiliki peran strategis bagi jalannya pemerintahan desa. Sehingga, dapat meningkatkan kapasitas dan fungsi BPD sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat desa,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa BPD adalah mitra pemerintah desa yang harus bisa bersinergi dengan Kepala Desa dan aparatur desa. Dan dapat bersinergi dibutuhkan peningkatan kapasitas sebagai lembaga masyarakat yang ada di desa.

Senada bendahara umum mewakili Ketua DPC Abpednas Lamongan , Gus Masjid,memandang perlunya penguasaan tentang regulasi yang ada,
“Dengam adanya UU No. 6 Th 2014 tentang desa serta adanya ABPEDNAS, harapan saya semua BPD harus bisa menguasi regulasi dan aturan yg ada, termasuk sesuai permendagri no 110 tahun 2016.”

“Perlunya Perda dan Perbub yang mengatur tunjangan BPD dan biaya operasional, BPD harus tetap solid, kompak dan bersama dalam mengawal kebijakan di desa, termasuk mengawal pembangunan yang ada di desa,” sambung Gus Masjid.

Sementara itu Rombongan dari DPD ABPEDNAS Provinsi jawa Timur yang datang pada pertengahan acara, diketuai oleh Agus Budi Sampurno (ketua), Dwi Rahayu Ningsih (Sekretaris), Koordinator bidang pemberdayaan perempua Ulfa dan 2 orang pengurus DPD.

Dalam kesempatan tersebut Agus Budi Sampurno menyampaikan bahwa BPD harus punya integritas yang tinggi,”BPD harus berperan dalam mendorong tatakelola pemerintahan yang lebih baik di desa, harus berperan lebih aktif lagi untuk mendorong peningkatan pemberdayaan dan pembangunan di desa,”menurut Agus.

Selanjutnya Bimtek dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa orang narasumber diantaranya Budiono SH dari Tuban.(EPJ)

About Heri

Check Also

Jumlah Posko Covid-19 Desa/Kelurahan Belum 50 Persen

Jumlah Posko Covid-19 Desa/Kelurahan Belum 50 Persen REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *